Home Opini Masyarakat Butuh Bebas dari Banjir

Masyarakat Butuh Bebas dari Banjir

by Tuan Rumah AP

Tiap kali musim hujan datang, sebagian besar wilayah Indonesia terendam banjir, tak terkecuali kota-kota besar yang menjadi ikon wilayah tersebut. Banjir seolah menjadi peristiwa lumrah yang dirasakan sebagian masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga ibu kota dan sekitarnya.

Upaya penanganan banjir bukan tidak pernah dilakukan pemerintah, sejak era kolonial ikhtiar agar daerah dan kota-kota besar bebas banjir telah dilakukan. Misalnya dengan pembuatan bendungan di hulu dan pembuatan sungai yang mengalir ke hilir dan lain sebagainya.

Selain itu, dibuat juga beberapa lahan resapan air di pusat kota juga daerah penyangga kota besar yang bertujuan memaksimalkan air hujan untuk segera meresap ke dalam bumi. Tetapi upaya itu seakan sirna, lahan resapan yang awalnya difungsikan untuk resapan air ke tanah, kini banyak dialihfungsikan menjadi pusat perbelanjaan, pabrik, perumahan mewah dan lain sebagainya.

Perencanaan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para pendahulu dikalahkan oleh segelintir elite penguasa dan pengusaha penerusnya. Seolah mereka tidak peduli apa yang akan terjadi ke depannya. Mereka tutup mata dan tutup telinga. Bagi mereka yang penting adalah keuntungan.

Kini, meskipun kota-kota besar berkembang dan banyak kemajuan, ancaman banjir tidak serta merta sirna, bahkan lebih mengkhawatirkan. Setiap musim hujan datang, Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan provinsi lain di Indonesia tak luput dari banjir. Seolah banjir adalah “tamu” yang wajib datang setiap tahunnya.

Sebetulnya Indonesia memiliki banyak orang pintar dan ahli di bidang perencanaan tata kota. Tetapi, apakah mereka dilibatkan dalam perencanaan penataan kota oleh pemerintah? Kita tidak tahu, faktanya wilayah Indonesia masih tergenang banjir setiap kali musim hujan.

Masyarakat tidak peduli konsep apa yang ditawarkan dan dimiliki pemerintah untuk menanggulangi banjir. Normalisasi, naturalisasi, reboisasi, ‘pribumisasi’ (jika diperlukan meminjam istilah Gus Dur meski berbeda konteks) atau apalah istilahnya yang lebih keren dan kekinian. Yang dibutuhkan masyarakat adalah wilayah mereka bebas dari banjir.

Masyarakat juga tidak peduli apa yang dilakukan pemerintah, sejumlah partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut serta membantu korban banjir tersebut apakah murni kepedulian atau sekedar mencari panggung politik. Sekali lagi, yang dibutuhkan mereka adalah bebas dari banjir. Ya, bebas dari banjir.

Silakan saja penguasa dan elite negeri meributkan istilah normalisasi dan naturalisasi untuk menanggulangi banjir, bagi masyarakat istilah semacam itu tidak begitu penting. Yang penting bagi mereka adalah ada tindak lanjut dan hasil yang dirasakan. Bukan hanya slogan yang diseminarkan.

Jangan sampai isu banjir menjadi komoditas politik sesaat para kaum penjilat. Seperti halnya isu terorisme, radikalisme, PKI, aseng-asing, dan takfiri yang akan berhembus kencang setiap perhelatan pemilihan umum dan Pemilukada dilaksanakan.

Apapun itu, semoga bencana banjir yang melanda sebagian wilayah Indonesia segera surut dan segera dilakukan upaya-upaya pemulihan, khususnya perbaikan fasilitas umum, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat seperti: makanan, pakaian, dan mandi cuci kakus (MCK).

Semoga musibah banjir kali ini merupakan banjir yang terakhir dan menjadi bahan renungan serius penguasa dan para ‘stakeholder’ negeri dalam mengambil keputusan strategis dalam upaya penanggulangan dan pencegahan banjir.

Oleh: Muslikh Amrullah, M.Pd.

You may also like

Leave a Comment